TINGGALKAN GAYA PRIYAYI, UNTUK KEMBALIKAN WIBAWA APARATUR NEGARA –“MENGEMBALIKAN PARADIGMA PRIYAYI MENJADI MELAYANI”

SUKABUMI - Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo agar aparatur negara meninggalkan gaya hidup priyayi (feodal) menjadi melayani, bukan untuk mencurigai atau tidak mempercayai kinerja para ASN. Tetapi hal itu dilaksanakan untuk mengembalikan kewibawaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi  saat mengunjungi kantor Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (23/12/2014). Dalam kesempatan itu, Menteri Yuddy didampingi oleh Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dan dihadiri oleh seluruh jajaran ASN kota Sukabumi.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, selama ini paradigma pegawai negeri adalah priyayi. “Preseiden Jokowi mau menjadikan para aparatur ini sebagai teladan dengan mengembalikan paradigma priyayi menjadi melayani," ucapya.

Kepada seluruh aparatur di Pemkot Sukabumi, Yuddy juga mengungkapkan mengenai pentingnya blusukan ke warga. Selain bisa mengetahui persoalan warga, aparatur juga bisa menjalin kedekatan dengan rakyat. "Kalau rakyat sudah dekat dengan kita maka program-program yang kita buat untuk kesejahteraan rakyat bisa dengan mudah kita jalankan dan rakyat pun pasti akan membantunya," tutur Yuddy.

Selain itu, Yuddy juga menjelaskan mengenai pentingnya aparatur negara hidup sederhana. Menurutnya, kebijakan yang hanya mengijinkan mengundang paling banyak 400 orang saat acara pernikahan tidak akan menimbulkan sikap iri dari rakyat. Kalau dulu itu pejabat bikin pesta meriah, di hotel mewah dengan mobil yang mewah dan undangan banyak. Rakyat pasti berpikir dia yang bikin acara tetapi kita yang kena imbasnya karena mereka kena macet.

Ini juga menyakiti hati rakyat, menghilangkan kewibawaan negara. Makanya kebijakan ini kita buat, tidak boleh mengundang lebih dari 400 orang saat acara pernikahan sehingga tidak akan timbul keirian di hati rakyat.

Oleh karena itu, Yuddy berharap agar kebijakan ini bisa dijalankan dengan konsisten, sehingga rakyat bisa melihat jika aparatur sipil saat ini sudah sangat berbeda. "Kita semua juga harus kerja ikhlas. Pelayanan publik harus dijalankan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah sehingga kota Sukabumi akan menjadi kota yang semakin maju," imbuhnya. (HUMAS MENPANRB)

Sumber gambar dan artikel : Kemenpan-RB