PENGEMBANGAN KURIKULUM HARUS JADIKAN PESERTA DIDIK GEMAR BELAJAR, GEMAR BERSOSIALISASI, DAN GEMAR BERKARYA

Pengembangan kurikulum memberikan pengaruh yang besar kepada masa depan peserta didik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menekankan pengembangan kurikulum dapat memenuhi unsur untuk menjadikan peserta didik menjadi gemar belajar, gemar bersosialisasi, dan gemar berkarya.

“Ketiga hal gemar tersebut harus bisa dibangun dan diterjemahkan dalam kurikulum,” kata Mendikbud dalam sambutannya di acara silaturahim bersama para pegawai Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), di kantor Puskurbuk, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Mendikbud juga berpesan agar selalu menanyakan pertanyaan tentang masa depan peserta didik. “Selalu bertanyalah kepada peserta didik, kalau besar mau buat karya apa, dan jadikan peserta didik seorang pembelajar seumur hidup,” ucap Mendikbud.

Selain penanaman ketiga kegemaran kepada peserta didik, Mendikbud juga menekankan pentingnya memperhatikan pembangunan karakter baik dengan serius. Kedua hal ini diyakini Mendikbud Anies akan membentuk generasi emas Indonesia yang cemerlang.

Tidak lupa Mendikbud mengingatkan kembali pesan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, untuk menjadikan sekolah menjadi taman yang menyenangkan. “Dalam pengembangan kurikulum tempatkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik,” pungkas Mendikbud.  (Seno Hartono)

Sumber : Kemdikbud RI

BUTET KERTARADJASA : BUKAN JAMANNYA PNS HANYA 'MANTHUK-MANTHUK'

YOGYAKARTA - Aparatur negara, baik PNS atau pejabat lainnya, kini  harus berbeda  setelah terjadinya perubahan politik nasional. Selain harus siap menjadi pelayan masyarakat, pejabat tidak boleh lagi hanya 'manthuk-manthuk' (manggut-manggut -  red) seperti jaman dulu.

Seniman Butet Kertaradjasa mengatakan, PNS atau pejabat dimasa lalu selalu ditakuti oleh masyarakat. Mereka biasanya terlihat seram, congkak dan menakutkan. Pegawai rendahan yang punya inisiatif,  saat itu justru disingkirkan oleh para atasan atau penguasa masa itu. Di era sekarang, yang sudah terbebas dari ketakutan, masyarakat boleh kritis, bebas memberi masukan. Untuk itu diperlukan perubahan mindset, menciptakan kultur baru di masyarakat, bahwa PNS di era sekarang adalah pelayan masyarakat.

Butet Kertaradjasa,  ketika menjadi salah satu narasumber pada sarasehan Pemkab Kulon Progo yang bertemakan Peningkatan Kapasitas Aparatur, di obyek wisata alam Dolan Ndeso, Kalibawang, Kulon Progo,DIY Jum’at malam (19/12). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti 132 pejabat eselon IV yang tersebar di seluruh SKPD lingkup Pemkab Kulon Progo.

“Kita semua di era ini tidak bisa mengelak untuk mengambil peran di era perubahan ini. "Bukan jamannya PNS hanya manthuk-manthuk. Dalam dinamika perubahan ini  Gubernur, Bupati, Walikota sudah terbuka. Tetapi kalau kaki-kakinya tidak bisa mengimbangi, maka semangat perubahan itu konyol, " ujarnya.

Karena itu, menurut Butet , pimpinan dan jajarannya harus mempunyai visi yang sama.  Kasihan para pemimpin yang sudah benar tetapi kaki-kakinya belum benar maka jalannya akan terpincang-pincang,  "Itulah yang sering saya katakan kepada tema-teman PNS. Tapi mereka kadang mengatakan, sudah kritis dan bupatinya ok, tetapi atasannya saya itu lho, Pak, nanti terus dimutasi,” terang Butet yang disambut geerr dan tepuk tangan semua peserta.

Pembawa acara Sentilan Sentilun yang selalu tampil bersama aktor kondang Slamet Rahardjo di salah satu televisi swasta nasional ini menambahkan bahwa perjuangan itu tidak berhenti dalam waktu pendek. Sejauh kita konsisten meyakini bahwa kebenaran itu yang diperjuangkan, pada saatnya pengakuan itu akan datang. Salah satunya telah dibuktikan oleh Presiden saat ini yaitu Joko Widodo.

Dikatakan, Pak Jokowi yang awalnya bukan kader partai, dengan segala hambatan ketika menjadi walikota Solo, menjadi Gubernur DKI dan saat Pilpres, tetapi karena  mengusung nilai dan dengan meyakini kebenaran, ketika usia kerjanya yang baru dua bulan, kita bisa melihat kinerjanya. Pemimpin saat ini tidak menghujat masa lalu.  Dengan tata krama, etika para menterinya juga tidak menghujat masa lalu, tetapi melakukan tindakan nyata.  Masyarakat sendiri yang menyimpulkan, 10 tahun lalu itu kerja apa, imbuh Butet.

Butet berharap aparatur sipil negara di Kulon Progo mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan itu akan tampak dari sejauh mana pelayanan yang sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, tuturnua.

Bupati Kulon Progo H.Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu menekankan agar  para pemimpin di Kulon Progo selalu mengedepankan  kebersamaan dengan mengusung visi yang sama, sehingga tidak berpikir parsial,  bukan lagi ego sektoral, atau berpikir terkotak-kotak, tetapi sistem.

“Harus kita sadari bersama bahwa visi kebersamaan dalam suatu sistem itu penting, meskipun memang kadang sangat sulit karena sistem itu sangat kompleks dan detail. Sukses SKPD itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh SKPD yang lain, untuk itu jangan ada egoisme SKPD,” tegas Hasto.

Sekda Kabupaten Kulon Progo RM.Astungkoro mengatakan, kegiatan seperti ini baru pertama kali. Kedepan kegiatan serupa akan diikuti seluruh pejabat struktural eselon IV, dan secara bertahap, hal yang sama juga akan diberikan bagi para pejabat eselon III dan II. Hal ini selain untuk menambah wawasan juga untuk melihat sejauh mana kapasitas aparatur yang bersangkutan, serta kebersamaan bagi para pejabat di Kulon Progo.

Sekda menambahkan, Baperjakat sudah sepakat untuk mengubah proses mutasi dan promosi berdasar pada hasil dan pengamatan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga ada kegiatan pemecahan suatu tema masalah. "Kali ini temanya kemiskinan dan kedepan dengan tema-tema yang lain. Akhirnya kalau anda dimutasi dari kecamatan ke SKPD atau sebaliknya, sudah tidak membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian pekerjaan,” terang Astungkoro.

Pembuatan tema-tema ini menurut Astungkoro, sejalan dengan tuntutan saat ini di mana dalam Diklat Kepemimpinan masing-masing peserta harus membuat sebuah proyek perubahan yang sesuai dengan tempat kerjanya. Selain itu untuk mempersiapkan diri ke depan bahwa dalam pengisian jabatan eselon II dengan sistem lelang jabatan.

Lelang jabatan eselon II ini nantinya tidak hanya diperuntukan bagi pejabat di Kulon Progo saja, tetapi dari luar Kulon Progo bisa ikut, jadi makin banyak kompetitornya. Untuk itu kegiatan seperti ini juga akan dilakukan bagi para pejabat eselon III dan juga eselon II,” terang Astungkoro yang juga akan melakukan evaluasi para pejabat eselon IV yang telah menjabat 5 tahun lebih di tempat yang sama. (mckp/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Kemenpan-RB

TINGGALKAN GAYA PRIYAYI, UNTUK KEMBALIKAN WIBAWA APARATUR NEGARA –“MENGEMBALIKAN PARADIGMA PRIYAYI MENJADI MELAYANI”

SUKABUMI - Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo agar aparatur negara meninggalkan gaya hidup priyayi (feodal) menjadi melayani, bukan untuk mencurigai atau tidak mempercayai kinerja para ASN. Tetapi hal itu dilaksanakan untuk mengembalikan kewibawaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi  saat mengunjungi kantor Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (23/12/2014). Dalam kesempatan itu, Menteri Yuddy didampingi oleh Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dan dihadiri oleh seluruh jajaran ASN kota Sukabumi.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, selama ini paradigma pegawai negeri adalah priyayi. “Preseiden Jokowi mau menjadikan para aparatur ini sebagai teladan dengan mengembalikan paradigma priyayi menjadi melayani," ucapya.

Kepada seluruh aparatur di Pemkot Sukabumi, Yuddy juga mengungkapkan mengenai pentingnya blusukan ke warga. Selain bisa mengetahui persoalan warga, aparatur juga bisa menjalin kedekatan dengan rakyat. "Kalau rakyat sudah dekat dengan kita maka program-program yang kita buat untuk kesejahteraan rakyat bisa dengan mudah kita jalankan dan rakyat pun pasti akan membantunya," tutur Yuddy.

Selain itu, Yuddy juga menjelaskan mengenai pentingnya aparatur negara hidup sederhana. Menurutnya, kebijakan yang hanya mengijinkan mengundang paling banyak 400 orang saat acara pernikahan tidak akan menimbulkan sikap iri dari rakyat. Kalau dulu itu pejabat bikin pesta meriah, di hotel mewah dengan mobil yang mewah dan undangan banyak. Rakyat pasti berpikir dia yang bikin acara tetapi kita yang kena imbasnya karena mereka kena macet.

Ini juga menyakiti hati rakyat, menghilangkan kewibawaan negara. Makanya kebijakan ini kita buat, tidak boleh mengundang lebih dari 400 orang saat acara pernikahan sehingga tidak akan timbul keirian di hati rakyat.

Oleh karena itu, Yuddy berharap agar kebijakan ini bisa dijalankan dengan konsisten, sehingga rakyat bisa melihat jika aparatur sipil saat ini sudah sangat berbeda. "Kita semua juga harus kerja ikhlas. Pelayanan publik harus dijalankan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah sehingga kota Sukabumi akan menjadi kota yang semakin maju," imbuhnya. (HUMAS MENPANRB)

Sumber gambar dan artikel : Kemenpan-RB

KURIKULUM 2013 DITERAPKAN PENUH PALING LAMBAT TAHUN 2018

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan Kurikulum 2013 (K-13) dijalankan secara penuh atau serentak pada 2018. Keputusan itu lebih cepat dari Peraturan Pemerintah 32/2013 yang menentukan bahwa transisi dari Kurikulum 2006 ke K-13 sejatinya berjalan tujuh tahun, yakni mulai 2013 hingga 2020 nanti.

"Insyallah masyarakat tidak perlu menunggu sampai tujuh tahun. Tetapi kita juga tidak punya alasan untuk terburu-buru," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Jakarta Senin (22/12). Menteri asal Kuningan, Jawa Barat, itu mengumumkan kebijakan ini depan sejumlah kepala dinas pendidikan tingkat provinsi di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

Pertemuan tertutup itu digelar untuk rapat koordinasi (rakor) persiapan implementasi kurikulum per Januari 2014. Sebagaimana diketahui, mulai Januari 2014, hanya ada 6.221 unit sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai pilot project implementasi K-13. Sedangkan sekolah lainnya kembali menerapkan Kurikulum 2006.

Anies menjelaskan, keputusan sidang kabinet menyebutkan bahwa K-13 diimplementasikan di luar sekolah pilot project mulai tahun pelajaran 2015/2016. Namun sampai saat ini Kemendikbud belum menetapkan berapa jumlah sekolah yang akan menjalankan K-13 pada Juni-Agustus 2015 nanti.

Menteri alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, dalam rentang Januari-Juni 2015 dipakai Kemendikbud untuk menggeber pelatihan guru dan persiapan teknis implementasi K-13 lainnya. "Di antara yang paling krusial adalah pendistribusian buku," sebutnya.

Anies mengatakan, saat ini ada beberapa sekolah yang ingin melanjutkan implementasi K-13 dengan beberapa alasan. Di antaranya ada sekolah swasta yang ingin tetap menjalankan K-13 karena sudah terlanjur membeli buku untuk satu tahun.

Anies mengatakan kasus-kasus seperti itu sejatinya tidak dianjurkan. Tetapi jika terpaksa, akan dilakukan evaluasi apakah sekolah tadi benar-benar siap melanjutkan implementasi K-13. "Kita tetap pada prinsip bahwa sekolah yang baru menjalankan K-13 selama satu semester untuk berhenti dulu. Kembali ke Kurikulum 2006, karena kita akan evaluasi K-13," jelas Anies.

Dia menjelaskan, Kemendikbud tidak ingin peserta didik dan guru menjalankan K-13 yang belum diuji dan diperbaiki. Menurutnya, sekolah yang ngeyel ingin melanjutkan K-13 untuk menanggung konsekuensinya sendiri-sendiri.

Sedangkan Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad menuturkan, dalam pertemuan itu ada dinas pendidikan provinsi yang setuju dan tidak setuju atas kebijakan pemberlakuan K-13 secara terbatas lagi. Di antara yang setuju implementasi K-13 kembali terbatas adalah dari Provinsi Kalimantan Selatan.

"Mereka setuju selama penundaan ini dipakai untuk evaluasi implementasi K-13," tutur Ibnu. Evaluasi itu terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, kesiapan buku, dan kemampuan teknis guru mengajar berdasarkan K-13. Sementara itu juga ada perwakilan provinsi yang keberatan dengan pemberlakuan K-13 secara terbatas mulai Januari nanti. Diantara yang menolak adalah dari Jawa Timur dan Jogjakarta. Ibnu mengatakan, belum ada keputusan dari Kemendikbud apakah mengabulkan atau tidak tuntutan dari Provinsi Jawa Timur.

Seperti diketahui provinsi yang dipimpin Gubernur Soekarwo ini meminta tetap menjalankan K-13 di semua sekolah.

Pada intinya, Ibnu mengatakan, pertemuan dengan dinas pendidikan ini untuk merumuskan petunjuk teknis (juknis) implementasi kurikulum Januari nanti. Sebab banyak pemda yang mengeluh belum ada ketetapan juknis implementasi K-13 baik di sekolah pilot project maupun di sekolah lainnya. (wan/kim)

Sumber artikel : Jawa Pos National Network

TIDAK PERLU CURANG, LULUS UNAS LEBIH GAMPANG - BSNP KAJI SKEMA BARU KRITERIA KELULUSAN UNAS 2015

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya mencegah potensi kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (unas) SMP dan SMA. Caranya adalah dengan mempermudah potensi kelulusan siswa. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kini sedang mengkaji kriteria baru kelulusan unas 2015.

Anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria menjelaskan, aturan baru tentang kriteria kelulusan unas 2015 (tahun pelajaran 2014/2015) ditetapkan dalam Permendikbud 44/2014."Permendikbud ini dikeluarkan di masa Pak Nuh (13 Oktober 2014, red)," katanya di Jakarta kemarin.

Setelah kajian di internal BSNP itu tuntas, akan dibawa ke Mendikbud Anies Baswedan. Rencananya pekan depan mereka akan menghadap RI-26 (Kode Mendikbud). Selanjutnya akan ditetapkan apakah kajian dari BSNP itu disahkan untuk acuan kelulusan unas 2015 nanti. Dia mengatakan sampai kemarin belum mendapatkan kepastian apakah unas 2015 diselenggarakan seperti apa.

Ramli menjelaskan ada satu perbedaan mencolok antara unas 2015 dengan unas 2014. Yaitu pembobotan atau porsi penilaian antara hasil unas murni dengan nilai sekolah. Tahun ini pembobotannya adalah nilai unas murni 60 persen, sedangkan nilai sekolah 40 persen.

"Persentase 60:40 itu direvisi untuk unas 2015," tutur Ramli. Dia menjelaskan persentase yang baru adalah bobot nilai unas murni 50 persen dan nilai sekolah juga 50 persen. Sedangkan untuk pemobotan nilai sekolah, Ramli mengatakan tidak ada perbedaan dengan unas tahun ini. Yakni bobot nilai rapor sebesar 70 persen, kemudian nilai ujian sekolah sebesar 30 persen.

Lalu untuk nilai minimal kelulusan siswa tidak ada yang dikoreksi. Ramli mengatakan nilai minimal kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan adalah 4,00. Kriteria berikutnya adalah rata-rata minimal dari semua mata pelajaran yang diujikan adalah 5,50.

Menurut Ramli porsi yang sama besar antara nilai unas murni dengan nilai sekolah membuat siswa tidak terlalu terbebani saat mengejarkan soal unas. "Sehingga siswa tidak perlu curang. Sebab unas bukan penentu kelulusan," paparnya.

Dia mencotohkan seorang siswa mendapatkan nilai ujian murni 2 dan nilai sekolah 7. Kedua nilai itu lantas dijumlah, sehingga ketemu nilai 9. Nilai penjumlahan itu kemudian dibagi dua, sehingga skor akhir siswa adalah 4,5. "Dengan skor 4,5 itu, berarti memenuhi kriteria angka minila kelulusan (4,0)," terang Ramli.

Kepala SMAN 76 DKI Jakarta Retno Listyarti tetap menolak pelaksanaan unas sebagai penentu kelulusan. Meskipun bobot nilai murni unas sebagai komponen kelulusan dikepras menjadi 50 persen, dia mengatakan masih ada campur tangan pemerintah pusat.

"Saya masih berpendapat unas cukup dijadikan sebagai alat pemetaan. Bukan sebagai alat kelulusan," tandas perempuan yang juga aktivis pendidikan itu. (wan)

Sumber : Jawa Pos National Network

MENDIKBUD : KESEJAHTERAAN PNS PERLU DITINGKATKAN & INFO MENDIKBUD TERIMA ASPIRASI PERWAKILAN GURU TIK

Pegawai Negeri Sipil memerlukan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan birokrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan seusai acara bincang-bincang  program NET TV, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

“Dengan peningkatan kesejahteraan, maka pelayanan birokrasi  pendidikan dan kebudayaan harus dapat terwujud sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan,” tutur Mendikbud.

Mendikbud mengatakan dalam menerjemahkan komitmen memberikan pelayanan yang baik dalam bidang pendidikan, harus ditermahkan menjadi aksi. Komitmen, kata Mendikbud, tidak hanya disampaikan saja, tetapi harus benar-benar diterapkan. “Kalau hanya komitmen saja tanpa aksi, maka pelayanan birokrasi pendidikan yang baik tidak akan dapat terwujud,” ujar Mendikbud.

Pemberian pelayanan birokrasi pendidikan dan kebudayaan pun tidak terlepas dari penyiapan anggaran. Penganggaran tersebut, tutur Mendikbud, akan terus dilakukan pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan pengimplementasiannya. Hal itu perlu dilakukan, karena menurut Mendikbud ada berbagai keputusan cenderung merugikan negara ketika dalam proses pengambilan keputusan tersebut tidak diawasi.

“Perlu dibangun kesadaran, karena hulu dilakukannya pencegahan penyimpangan ada di pendidikan. Kalau birokrasi pendidikan bersih, maka sekolah pun juga akan bersih,” pungkas Mendikbud. (Seno Hartono)   

MENDIKBUD TERIMA ASPIRASI PERWAKILAN GURU TIK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menerima aspirasi perwakilan guru teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Mendikbud mendorong para guru mata pelajaran (mapel) TIK untuk memiliki pola pikir yang positif dan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah teknologi.

“Jangan buat Indonesia sebagai negara konsumtif, tetapi jadikan Indonesia pemain dan produktif TIK,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Para perwakilan guru TIK menyampaikan aspirasi terkait implementasi Kurikulum 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 yang mengatur peran guru TIK/KKPI. Pada permen tersebut guru TIK dijadikan sebagai pembimbing dan fasilitator TIK bagi peserta didik, sesama guru, dan karyawan sekolah dalam membangun lingkungan TI yang sehat dan produktif di satuan pendidikan.

Mendikbud menyampaikan, saat ini sedang dilakukan evaluasi atas Kurikulum 2013 termasuk soal TIK. Nantinya, kata dia, akan dilihat kesesuaiannya sebagai bagian usaha memperbaiki kurikulum. “Masukan bapak ibu guru ini konstruktif dan aplikatif karena bapak ibu guru lah yang berada di ruang kelas,” katanya.

Perubahan atas perbaikan kurikulum, kata Menteri Anies, akan dilakukan secara bertahap termasuk penambahan atau pengurangan mata pelajaran. Menurut dia, hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang akan mengalami konsekuensi itu bisa disiapkan. “Persoalannya adalah bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan baik dan para pengajar-pengajarnya juga ada solusi. Insya Allah akan kita kerjakan dengan cara bijaksana dan melindungi berbagai macam kepentingan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional (AGTIKKNAS) Wijaya Kusumah menyampaikan,  perubahan dan peningkatan mapel TIK yang sesuai tuntutan zaman dilakukan dengan bukan menghapus mata pelajaran. Menurut dia, yang harus dilakukan adalah memperbarui materinya dan melatih guru-gurunya. “Kita tidak ingin selamanya menjadi konsumen di bidang TIK, tetapi produsen. Kalau mapel TIK dihapuskan maka bangsa kita hanya menjadi konsumen. Banyak juga setelah mapel TIK dihapus para guru honorer dan swasta dirumahkan,” katanya.

Arif Rahman perwakilan guru TIK dari Depok, Jawa Barat  berharap supaya pelajaran TIK atau KKPI kembali ke dalam mata pelajaran di kelas dan bukan sebagai bimbingan saja. “Mapel TIK ini sangat luar biasa kalau dikembangkan,” katanya.

Syamsul Rijal, guru SMPN 6 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menyampaikan, dirinya diangkat menjadi guru TIK sejak 2006 dari formasi CPNS guru keterampilan. Meskipun bukan berlatar belakang TIK namun dipercaya untuk mengajar TIK . “Seiring berjalan waktu saya ikut sertifikasi dan diakui sebagai guru professional di bidang TIK,” katanya. Dia berharap agar bisa mengajar mapel TIK kembali.

Bambang Susetyanto, guru TIK SMPN 1 Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengatakan, dirinya bersemangat memikirkan anak bangsa terutama di bidang TIK.  Menurut dia, TIK bukan hanya sebagai alat saja melainkan sain yang perlu dipelajari dan perlu pola-pola cara penyampaiannya. “Seandainya TIK dihilangkan bagaimana dengan anak kami?” katanya. (Agung SW)

Referensi artikel : Kemdikbud RI

BERITA BURUK PENDIDIKAN INDONESIA – 75 % SEKOLAH DI INDONESIA TIDAK MEMENUHI STANDAR LAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Indonesia sejak jaman kemerdekaan berusaha memberikan layanan pendidikan yang baik untuk masyarakat, semua terbukti dari prestasi yang sudah diraih hingga saat ini. Dibalik itu, banyak masalah yang belum terselesaikan. “Selain berita baik mengenai prestasi Indonesia sejak dulu, ada pula berita buruknya,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pada acara silaturahim dengan kepala Dinas Pendidikan Senin (1/12/2014) di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Mendikbud menjelaskan 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Berdasarkan pemetaan Kemendikbud terhadap 40.00 sekolah pada tahun 2012, diketahui bahwa isi, proses, fasilitas, dan pengelolaan sebagian besar sekolah saat ini masih belum sesuai dengan standar pendidikan yang baik seperti diamanatkan Undang-Undang.

Selain itu nilai rata-rata uji kompetensi guru yang diharapkan standarnya 70 belum bisa terpenuhi. “Nilai rata-rata guru kita, yang kita harapkan 70 namun yang sekarang baru 44,5,” ujar Mendikbud. Maka dari itu pengembangan dan pembinaan guru menjadi fokus utama pemerintah ke depan. Mendikbud menambahkan bila kompetensi guru memenuhi standar yang ada, maka layanan pendidikan yang baik bisa terwujud.

Posisi Indonesia di beberapa hasil analisis mengenai pendidikan juga menunjukan bahwa masih banyak yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. “Kita posisinya nomor 40 dari 40 negara, apapun cara yang kita siapkan, apapun kesiapannya, apapun alasannya, fakta ini terjadi,”  kata Mendikbud.

Ini semua karena kurangnya keseriusan dalam mempersiapkan layanan pendidikan yang baik, serta masih kurangnya motivasi dari para siswa dalam mendapatkan pendidikan.”Selama satu dekade ini kita stagnan, sementara yang lain sedang mempersiapkan pertarungan dunia,” ujar Mendikbud. Untuk itu perlu ada keseriusan dalam memperbaiki kondisi tersebut, serta dukungan dari berbagai pihak. (Harriswara Akeda)

Sumber : Kemdikbud RI

PENDIDIKAN JARAK JAUH BERBASIS INTERNET DAN TANTANGAN-TANTANGANNYA

Bagi negara yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, pendidikan jarak jauh berbasis internet menjadi alternatif yang sangat pantas dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Hal itu untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan, seperti kondisi geografis, ketiadaan waktu, dan biaya pendidikan.

Sudah menjadi rahasia umum, niat masyarakat untuk mengakses pendidikan sering terkendala oleh berbagai hal seperti di atas. Pendidikan jarah jauh sangat membantu masyarakat perkotaan maupun pedesaan dalam mengakses pendidikan, karena waktu belajar ditentukan sendiri oleh peserta didik. Tidak bergantung pada jadwal pembelajaran di kelas/ruang kuliah, sehingga peserta didik dapat menentukan prioritas kegiatan berdasarkan kepentingan pribadi lainnya, misalnya mencari nafkah.

Meminjam jargon iklan minuman ringan, pendidikan jarak jauh berbasis internet dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Waktu pembelajaran sepenuhnya ada di tangan peserta didik, karena dialah yang menentukan di mana dan kapan belajar. Hanya sesekali saja waktu pembelajaran memerlukan kesepakatan dengan pendidik, misalnya untuk tutorial. Dengan meminimalkan waktu pertemuan antara peserta didik dengan pendidik, banyak hal yang dapat dipetik oleh peserta didik. Setidaknya peserta didik dapat menghemat waktu dan biaya pergi-pulang ke sekolah/kampus.

Di beberapa negara yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, pembelajaran jarak jauh demikian terkenal. Bahkan konon di Amerika Serikat, di negara bagian tertentu, model pembelajaran demikian menjadi pilihan yang disukai oleh masyarakat pedesaan yang berhasrat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya tapi tidak memiliki banyak waktu.

Walau demikian, model pembelajaran jarak jauh berbasis internet bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada dua tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pendidikan demikian ini.

Pertama, masalah penyediaan jaringan satelit/internet. Lantaran materi pembelajaran disediakan di dunia maya dan harus diunduh oleh peserta didik, internet menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Maka, internet harus mudah diakses kapan saja dan bila perlu di mana saja. 

Selain itu, administrator harus terus menerus memonitor sistem jaringan agar akses internet tetap lancar. Dalam hal ini, server  tidak boleh penuh, sehingga kecepatan akses internet tetap terjaga. Jangan sampai terjadi  jaringan lemot (lamban) hanya karena server tak mencukupi karena tak mampu lagi menampung akses yang begitu banyak dalam waktu bersamaan.

Tantangan kedua, pendidikan jarak jauh berbasis internet lebih pada masalah budaya.  Sebagaimana kita ketahui, peserta didik (baik tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi) masih harus dipaksa agar bersedia mengikuti pembelajaran di kelas/ruang kuliah seperti yang diharapkan oleh penyelenggara pendidikan. Tanpa ada unsur paksaan, dikhawatirkan mereka tidak mengikuti pembelajaran sebagaimana semestinya. Unsur paksaan itu berupa absensi. Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa boleh mengikuti ujian semester jika absensinya tidak melebihi batas maksimal. Untuk itulah, mengapa istilah “titip absen” sangat dikenal di kalangan mahasiswa.

Sementara itu, model pembelajaran jarak jauh tidak ada unsur paksaan yang lazim diberlakukan di lembaga pendidikan regular seperti itu. Untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh secara benar diperlukan disiplin tinggi. Niat belajar harus datang dari diri sendiri, bukan pihak lain. Tanpa niat dan disiplin tinggi, peserta didik akan selalu gagal dalam ujian karena tidak menguasai materi pembelajaran. 

Itulah dua tantangan yang mesti ditaklukkan oleh penyelenggara pendidikan jarah jauh berbasis internet. Juga oleh peserta didik. Disiplin dan semangat belajar mandiri, kiranya itulah kunci sukses bagi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis internet. Semoga berhasil. (*)

Sumber : Dua Tantangan Pendidikan Jarak Jauh Berbasis Internet – Kemdikbud

KEMDIKBUD : ANIES BASWEDAN “VIP-KAN GURU-GURU KITA!”

“Berapa jumlah guru yang masih hidup?” itu pertanyaan Kaisar Jepang sesudah bom atom dijatuhkan di tanah Jepang.

Kisah itu beredar luas. Bisa jadi itu mitos, tetapi narasi itu punya konteks yang valid: pemimpin ”Negeri Sakura” itu memikirkan pendidikan sebagai soal amat mendasar untuk bangkit, menang, dan kuat. Ia sadar bukan alam yang membuat Jepang menjadi kuat, melainkan kualitas manusianya. Pendidikan jangan pernah dipandang sebagai urusan sektoral. Pendidikan adalah urusan mendasar bangsa yang lintas sektoral. Hari ini 53 persen penduduk bekerja kita hanya tamat SD atau lebih rendah, yang berpendidikan tinggi hanya 9 persen. Pendidikan bukan sekadar bersekolah, melainkan fakta itu gambaran menampar yang membuat kita termenung.

Dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia di urutan keempat dunia, tetapi dari segi kualitas di urutan ke-124 dari 187 negara. Bangsa ini telah secara ”terencana” membuat sebagian besar penduduknya dicukupkan untuk berlevel pendidikan rendah. Tak aneh jika kini serba impor karena memang sebagian besar penduduk bekerja kita hanya bisa menghasilkan produk bernilai tambah yang rendah.

Selama bangsa dan para pemimpinnya bicara pendidikan secara sambil lalu, dan selama masalah pendidikan dianggap bukan masalah kepemimpinan nasional, jangan harap masa depan akan bisa kuat, mandiri, dan berwibawa. Kunci kekuatan bangsa itu pada manusianya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur penopang kehidupan bangsa. Sesungguhya kualitas infrastruktur kehidupan sebuah bangsa semata-mata cermin kualitas manusianya!

Pendidikan adalah soal interaksi antarmanusia. Interaksi antara pendidik dan peserta didik, antara orangtua dan anak, antara guru dan murid, serta antara lingkungan dan para pembelajar. Guru adalah inti dari proses pendidikan. Guru menjadi kunci utama kualitas pendidikan.

Berhenti memandang soal guru sebagai ”sekadar” soalnya kementerian atau sebatas urusan kepegawaian. Soal guru adalah soal masa depan bangsa. Di ruang kelasnya ada wajah masa depan Indonesia. Gurulah kelompok yang paling awal tahu potret masa depan dan gurulah yang bisa membentuk potret masa depan bangsa Indonesia. Cara sebuah bangsa memperlakukan gurunya adalah cermin cara bangsa memperlakukan masa depannya!

Ya, penyesuaian kurikulum itu penting, tetapi lebih penting dan mendesak adalah menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan guru. Guru merupakan ujung tombak. Kurikulum boleh sangat bagus, tetapi bakal mubazir andai disampaikan oleh guru yang diimpit sederetan masalah. Tanpa penyelesaian masalah-masalah seputar guru, kurikulum nyaris tak ada artinya.

Guru juga manusia biasa, dengan plus-minus sebagai manusia, guru tetap kunci utama. Seorang murid menyukai pelajaran bukan sekadar karena buku atau kurikulumnya, melainkan karena gurunya. Guru yang menyebalkan membuat murid menjauhi pelajarannya, guru yang menyenangkan dan inspiratif membuat murid mencintai pelajarannya.

Kita pasti punya banyak guru yang dulu mengajar. Ada yang masih diingat dan ada yang terlupakan. Artinya, setiap guru punya pilihan, mau jadi pendidik yang dikenang karena inspirasinya atau menjadi pendidik yang terlupakan atau malah diingat karena perilakunya negatif. Guru harus sadar diri. Ia pegang peran besar, mendasar, dan jangka panjang sifatnya. Jika seseorang tak mau menjadi pendidik yang baik, lebih baik berhenti menjadi guru. Terlalu mahal konsekuensi negatifnya bagi masa depan anak dan masa depan bangsa. Ini statement keras, tetapi para pendidik dan pengelola pendidikan harus sadar soal ini. Kepada para guru yang mendidik dengan hati dan sepenuh hati, bangsa ini berutang budi amat besar.

Tiga persoalan besar

Paling tidak ada tiga persoalan besar mengenai guru kita.

Pertama, distribusi penempatan guru tidak merata. Di satu tempat kelebihan, di tempat lain serba kekurangan. Kekurangan guru juga terjadi di kota dan di desa yang dekat kota. Ini harus dibereskan.

Kedua, kualitas guru yang juga tidak merata. Kita harus mencurahkan perhatian total untuk meningkatkan kualitas guru. Mudahkan dan berikan akses bagi guru untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan mengajar. Bukan sekadar mendapatkan gelar pascasarjana, melainkan soal guru makin matang dan terbuka luas cakrawalanya.

Ketiga, kesejahteraan guru tak memadai. Dengan sertifikasi guru telah terjadi perbaikan kesejahteraan, tetapi ada konsekuensi administratif yang sering justru merepotkan guru dan perlu dikaji ulang. Selain soal guru honorer, guru bantu yang masih sering diperlakuan secara tak honored (terhormat). Semua guru harus dijamin kesejahteraannya.

Melihat kondisi sebagian besar guru hari ini, kita seharusnya malu. Kita titipkan masa depan anak-anak kepada guru, tetapi kita tak hendak peduli nasib guru-guru itu. Nasib anak-anak kita serahkan kepada guru, tetapi nasib guru amat jarang menjadi perhatian kita, terutama kaum terdidik, yang sudah merasakan manfaat keterdidikan. Bangsa Indonesia harus berubah. Negara dan bangsa ini harus menjamin nasib guru.

Menghormati guru

Mari bangun kesadaran kolosal untuk menghormati-tinggikan guru. Pemerintah harus berperan, tetapi tanggung jawab besar itu juga ada pada diri kita setiap warga negara, apalagi kaum terdidik. Karena itu, VIP-kan guru-guru dalam semua urusan!

Guru pantas mendapat kehormatan karena mereka selama ini menjalankan peran terhormat bagi bangsa. Saya ajukan dua ide sederhana menunjukkan rasa hormat kepada guru: jalur negara dan jalur gerakan masyarakat. Pertama, negara harus memberikan jaminan kesehatan bagi guru dan keluarganya, tanpa kecuali. Kedua, negara menyediakan jaminan pendidikan bagi anak- anak guru.

Bangsa ini harus malu jika ada guru yang sudah mengajar 25 tahun, lalu anaknya tak ada ongkos untuk kuliah. Jaminan kesehatan dan pendidikan keluarganya adalah kebutuhan mendasar bagi guru. Kita harus mengambil sikap tegas: amankan nasib guru dan keluarganya sehingga guru bisa dengan tenang mengamankan nasib anak kita.

Di jalur masyarakat, Gerakan Hormat Guru harus dimulai secara kolosal. Misalnya, para pilot dan awak pesawat, gurulah yang menjadikanmu bisa ”terbang”, sambutlah mereka sebagai penumpang VIP di pesawatmu, undang mereka boarding lebih awal. Para dokter dan semua tenaga medis, gurulah yang mengajarimu sehingga bisa berseragam putih, sambutlah mereka sebagai VIP di tempatmu merawat. Pada pemerintah dan dunia usaha di berbagai sektor, semua prestasi yang dikerjakan adalah buah didikan guru di masa lalu, VIP-kan guru, jadikan mereka customer utama, berikan mereka kemudahan, berikan mereka diskon. Bukan hanya besaran kemudahan atau diskon, melainkan ekspresi kepedulian itu yang menjadi bermakna bagi guru.

Dan semua sektor lainnya, ingatlah bahwa guru merupakan modal awal untuk meraih masa depan yang lebih baik, lebih sejahtera itu dibangun. Di setiap kata dalam pesan pendek (SMS) yang ditulis, di sana ada tanda pahala guru. Bangsa ini akan tegak dan disegani saat guru-gurunya terhormat dan dihormati. Bagi anak-anak muda yang kini berbondong-bondong memilih pendidikan guru, ingat tujuan menjadi guru bukan cari tingginya rupiah.

Anda pilih jalan mulia, menjadi pendidik. Jangan kemuliaan dikonversi sebatas urusan rupiah, itu cara pintas membuat kemuliaan alami devaluasi. Kesejahteraan Anda sebagai guru memang harus terjamin, tetapi biarkan sorot mata anak didik yang tercerahkan atau cium tangan tanda hormat itu menjadi reward utama yang tak ternilai bagi anda.

Indonesia akan berdiri makin tegak dan kuat dengan kualitas manusia yang mumpuni. Para guru harus sadar dan teguhkan diri sebagai pembentuk masa depan Indonesia. Jadilah guru yang inspiratif, guru yang dicintai semua anak didiknya. Bangsa ini menitipkan anak-anaknya kepada guru, sebaliknya kita sebangsa harus hormati dan lindungi guru dari impitan masalah. Ingat, jadi guru bukanlah pengorbanan, melainkan kehormatan. Guru dapat kehormatan mewakili kita semua untuk melunasi salah satu janji kemerdekaan republik ini: mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadikan kami sebangsa makin bangga dan hormat pada guru!

Oleh : Kemdikbud RI, Bpk. Anies Baswedan

(Sumber: Kompas.com, tanggal 28 November 2013) – http://kemdikbud.go.id

TIDAK ADA PERUBAHAN NAMA / NOMENKLATUR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (KEMENDIKBUD) RI PERIODE TAHUN 2014-2019

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan kembali menegaskan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak berubah. Hal tersebut disampaikannya usai upacara peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (25/11/2014).

"Memang tidak pernah berubah namanya. Keppres juga sama, Kemendikbud," ujarnya.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Anies Baswedan ditetapkan sebagai menteri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Memang pada saat pengumuman susunan Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo menyebutkan Kemendikbud dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Kerja pada 27 Oktober lalu, disebut bahwa Anies Baswedan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mendikbud  Anies menjelaskan, hanya Direktorat Jenderal Dikti yang keluar dari struktur Kemendikbud, dan bergabung dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, Kemendikbud tidak hanya menaungi pendidikan dasar dan menengah, namun juga pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Kalau cuma dasar dan menengah, PAUD siapa yang ngurusin? Lalu pendidikan luar sekolah, siapa yang ngurusin? Pendidikan informal, siapa yang ngurusin?" kata Mendikbud. (Desliana Maulipaksi)

Sumber : Mendikbud Kembali Tegaskan Tak Ada Perubahan Nomenklatur Kemendikbud

PESAN-PESAN PENTING MENDIKBUD RI (ANIES BASWEDAN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Berikut pesan-pesan penting dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-26 RI, Bpk. Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan yang saya kutip dari web http://kemdikbud.go.id dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan bertemu pemimpin redaksi (Pemred) dari berbagai media. Pertemuan singkat yang diadakan di Jakarta, Rabu (12/11/2014)itu bertujuan menjalin komunikasi yang baik dengan media massa, cetak maupun digital. Pertemuan tersebut juga merupakan upaya dari Mendikbud untuk berdiskusi mengenai isu pendidikan yang ada di masyarakat.

“Selama ini media memberikan kontribusi yang besar dalam menyosialisasikan program-program yang dijalankan oleh kementerian”, kata Mendikbud. Selain itu media menjadi bahan perbandingan bagi kementerian untuk mendapatkan data mengenai pro dan kontra dari setiap program yang dilaksanakan. Oleh karena itu pertemuan ini dianggap penting untuk memperkuat jalinan komunikasi yang baik tersebut.

Mendikbud menjelaskan bahwa kementerian membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, salah satunya media. “Oleh karena itu peran media menjadi penting sebagai penghubung antara kementerian dengan masyarakat” jelas Mendikbud. Selain itu Mendikbud berharap hubungan baik dengan media bisa menambah ide dan gagasan baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan pendidikan. Dengan demikian Mendikbud berharap bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini menghambat jalannya layanan pendidikan, serta mengantisipasi setiap masalah yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Pertemuan itu dihadiri pimpinan media cetak dan digital di antaranya, Kompas, Media Indonesia, TVRI, RRI, Republika, Metro TV, Republika Online, Tempo, Detik.com, The Jakarta Post, Rakyat Indonesia, Bisnis Indonesia, dan Suara Pembaruan. (Harriswara Akeda)

MENDIKBUD INGATKAN KEMBALI PESAN PRESIDEN SOEKARNO, “BANTULAH PEMERINTAH UNTUK MENCERDASKAN SAUDARA SEBANGSA”

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengingatkan kembali pesan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, “bantulah pemerintah untuk mencerdaskan saudara sebangsa”. Mengingat pesan tersebut, Mendikbud mengajak seluruh keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan gerakan pendidikan.

“Pendidikan bukan hanya program, tetapi juga gerakan semesta. Pemerintah mempersiapkan program, dan tempatkan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama,” ucap Mendikbud pada acara silahturahim keluarga besar Kemendikbud, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Mendikbud mengatakan pendekatan program harus diperluas lagi menjadi gerakan pendidikan, agar seluruh masyarakat dapat terlibat dalam memajukan pendidikan. Dengan begitu, Indonesia dapat mempertahankan prestasi peningkatan angka partisipasi sekolah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan negara berkembang di Asia Timur dan Asia Pasifik, sesuai dengan data dari Bank Dunia.   

Mendikbud optimis Indonesia akan menjadi pemain besar dalam pasar dunia, jika anak bangsa dapat dikembangkan berbagai potensinya. “Di tangan kita semua masa depan Indonesia, oleh sebab itu tempatkan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Mendikbud. (Seno Hartono)

PERBAIKI METODE MENGAJAR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta untuk memperbaiki metode mengajar di sekolah. Menurut Mendikbud, jika metode mengajarnya baik dalam arti para guru memiliki modal atau teknik mengajar yang tepat maka materi apapun dapat diajarkan dengan baik.

“Bukan persoalan kurikulumnya, tetapi yang sering menjadi masalah itu metode mengajarnya. Yang perlu kita perbaiki itu metode mengajar,” katanya usai bersilaturahim dengan para pegawainya di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemdikbud, Jakarta Kamis (13/11/2014).

Mendikbud mengatakan, jika sekadar materinya yang diubah, tetapi metodologinya tidak diperbaiki maka justru akan muncul banyak masalah. “Sekarang yang jadi kunci justru fokus pada metodologi,” katanya.

Upaya untuk memperbaiki metode mengajar ini, lanjut Mendikbud, dengan mengundang para ahli metodologi dan mereka diajak untuk mengembangkan. “Jangan seakan-akan semua ide itu datang dari menterinya,” katanya.

Para guru yang berpengalaman juga akan dilibatkan. “Mereka tentu punya pengetahuan yang bisa kita pakai,” kata Menteri Anies.

Mendikbud menambahkan, pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013. Dia menginginkan ada umpan baik yang benar menyangkut kurikulum. “Dari situ kita ambil keputusan dan ini harus segera karena semester depan akan mulai,” katanya.

Senada dengan Mendikbud, pakar pendidikan Arief Rachman mengatakan, saat ini terlalu diberikan mengenai apa dan bagaimana kurikulum itu dan bukan tentang  mengapa kurikulum itu diberikan. “Saya menganggap keluhan anak-anak itu masuk di akal dan saya paham,” katanya.

Seperti halnya juga, kata Arief, dengan Ujian Nasional (UN). “Sebetulnya, kalau UN itu dimengerti mengapa kita mempunyai UN? anak-anak tidak akan merasa terlalu berat,” katanya.

Menurut dia, nilai terlalu diagungkan, sedangkan prestasi tidak diperhatikan. Produk terlalu dicari, sedangkan proses tidak dihargai. “Hal-hal seperti ini yang membuat kita jengah,” kata Arief. (Agung SW)

BUKAN HANYA URUSAN PEMERINTAH, MENDIKBUD AJAK MASYARAKAT TERLIBAT DALAM PENDIDIKAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam dunia pendidikan. Ia mengatakan selama ini pemerintah dianggap sebagai satu-satunya pihak yang bertugas mengurus dunia pendidikan. “Ajak rakyat terlibat,” katanya.

Ia mencontohkan, fungsi pendidikan tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga di rumah, dan orang tua memegang peranan penting di dalamnya. “Yang paling penting itu rumah. Orang tua harus belajar jadi pendidik yang baik,” ujar Mendikbud. Karena itu ia mengatakan harus ada gerakan di masyarakat untuk ikut bergerak dalam dunia pendidikan.

Pendidikan, lanjutnya, harus menjadi hal yang menyenangkan, dan bukan sesuatu yang menjadi beban bagi peserta didik maupun orang tua. “Saya dalam seminggu mendapat ribuan sms dari guru dan siswa,” tutur Mendikbud usai menghadiri silaturahim dengan keluarga besar Kemendikbud di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, (13/11/2014).

Ribuan pesan singkat yang diterimanya itu sebagian besar mengeluhkan masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. “Sekolah berat, tunjangan (guru) belum sampai, status (guru bantu/honorer) yang belum beres. Itu menggambarkan pendidikan masih menjadi beban,” katanya.

Ia menuturkan akan melakukan evaluasi terhadap metode pengajaran guru supaya tidak membebani siswa. “Bukan soal kurikulumnya, tetapi metode mengajar. Materi apapun bisa diterima dengan baik jika metode mengajarnya tepat,” jelas Mendikbud. (Desliana Maulipaksi)

5 (LIMA) INDEKS PENDIDIKAN INDONESIA MENDESAK DITERAPKAN PADA TAHUN DEPAN

Fokus utama pembangunan pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang lebih baik. Untuk itu, indeks pendidikan sebagai instrumen pengukuran dan acuan dalam merencanakan program pendidikan ke depan mendesak untuk diterapkan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud Syawal Gultom mengatakan, ada lima indeks pendidikan yang mendesak diterapkan pada tahun depan.

Pertama, kata dia, adalah indeks kompetensi lulusan untuk seluruh jenjang. “Kompetensi dalam arti komprehensif, kalau kita bicara kompetensi selalu di dalamnya ada sikap dan mental,” katanya pada talkshow dengan tema “Pembinaan Profesi Guru” yang disiarkan di TV One, Kamis (2/10/2014).

Syawal mengatakan, indeks kedua adalah indeks kinerja guru. Menurut dia, indeks kinerja guru harus ditentukan secara jelas. Misalnya, kata dia, ada basis yang digunakan untuk menghitung upaya dalam rangka membina guru ke depan. “Supaya jangan ada lagi sinyalemen seperti guru kita kurang adaptif,” katanya.

Adapun indeks ketiga adalah indeks kepala sekolah (kepsek). Dia menyebutkan, dengan jumlah sekolah di Indonesia sebanyak 207 ribu maka dibutuhkan kepala sekolah sebanyak 207 ribu juga. Saat ini, kata dia, ada sebanyak 260 ribu master teacher. “Kita berharap ini (kepsek) akan jadi jabatan karir. Master teacher itu nanti yang bisa jadi kepala sekolah,” katanya.

Selanjutnya, indeks keempat adalah indeks kinerja pengawas, sedangkan kelima adalah indeks efektivitas sekolah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (SNP). “Kalau lima indeks ini bisa kita kerjakan di 2015 saya yakin kita akan tahu persis upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk mendorong kinerja guru,” katanya.

Syawal mengingatkan, guru harus menyadari betul posisi strategisnya terhadap pembangunan bangsa ini. Guru yang ideal, kata dia, adalah guru yang bisa menginspirasi muridnya lewat ucapan, perilaku, dan perbuatan. “Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Tampil prima dengan materi segar yang selalu ditunggu terus oleh muridnya,” katanya. (Agung SW)

Sumber artikel : Kemdikbud RI

8 ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015

Mengacu pada capaian pembangunan Kemdikbud tahun 2010-2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, mempersiapkan delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) tahun 2015. Arah Kebijakan dipersiapakan untuk menjamin keberlanjutan program dan kegiatan pembangunan Dikbud periode 2010-2014 ke periode 2015-2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Mendikbud pada rapat kerja (Raker) dengan DPR RI, di ruang rapat Komisi X, gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (21/08/2014). Delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1.   Meningkatkan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal.

2.  Meningkatkan akses.Peningkatan akses ini terutama pada daerah yang memiliki APK kurang dari 75 persen, dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.

3.  Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU), termasuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB).

4.  Meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing Perguruan Tinggi, termasuk penyediaan BOPTN, pendirian PTN baru, dan pembangunan akademi komunitas.

5. Menyediakan, meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme, pemerataan distribusi, dan peningkatan kesejahteraan PTK. “Arah kebijakan ke lima sangat penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam dunia pendidikan,” tutur Mendikbud.

6.  Penuntasan implementasi kurikulum 2013, termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru.

7.  Pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa dalam penguatan karakter bangsa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.

8. Penguatan tata kelola yang berbasis pada kualitas anggaran (performance based budgeting), dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Referensi artikel : Kemdikbud RI