NILAI UNAS 2015 DIGUNAKAN UNTUK MASUK JENJANG PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI

Peserta ujian nasional (unas) 2015 yang mulai digelar April ini bisa sedikit lega. Sebab, dipastikan nilai unas tak lagi untuk kelulusan siswa. Namun, nilai unas tetap harus bagus karena digunakan untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Yaitu untuk masuk ke PTN (lulusan SMA/SMK/MA) dan masuk untuk penyaringan masuk SMAN dan SMPN.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kemarin (08/1) akhirnya memastikan bahwa kelulusan siswa ditetapkan oleh sekolah masing-masing, bukan dari unas. Penilaian kelulusan itu murni dari penilaian guru dan sekolah. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua BSNP Zainal Arifin Hasibuan di Jakarta kemarin. Guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa satu dari empat fungsi unas selama ini akhirnya dihapus.

"Yang dihapus itu adalah fungsi unas sebagai salah satu penentu kelulusan siswa," kata dia. Keputusan itu diambil setelah BSNP bertemu dengan Mendikbud Anies Baswedan Rabu lalu (7/1). Dia mengatakan selama ini fungsi unas sebagai salah satu pertimbangan kelulusan siswa diributkan masyarakat. Di antara penyebabnya adalah, unas dinilai sebagai ujian yang tidak adil.

"Okelah kita sekarang kompromi. Porsi nilai unas dalam pertimbangan kelulusan siswa sekarang nol persen," tandasnya. Zainal menuturkan selama ini ada tiga komponen dalam penentuan kelulusan siswa. Ketiga komponen penentu itu adalah, penilaian dari guru, sekolah, dan pemerintah yakni dengan unas.

Setelah kebijakan penghapusan fungsi unas sebagai salah satu penentu kelulusan itu dihapus, maka kelulusan siswa mulai tahun ini murni dari penilaian guru dan sekolah saja. Dengan aturan baru ini, Zainal menekankan bahwa BSNP ingin menciptakan unas sebagai program penegakan sikap kejujuran bangsa Indonesia. Setelah unas tidak lagi menjadi acuan kelulusan siswa, dia berharap ujian tahunan itu dilaksanakan dengan jujur. Kalau masih ada kecurangan, itu namanya kebangetan. Ayo revolusi mental dari sekolah," ujarnya.

Zainal mewanti-wanti agar guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, wali kota, bupati, hingga gubernur tidak mengintervensi secara negatif pelaksanaan unas. Dia berharap unas dilaksanakan sebagai kegiatan akademik, bukan politik. Dengan cara ini, peta kualitas pendidikan yang didapat dari kegiatan unas benar-benar valid.

Meski fungsi unas sebagai salah satu pertimbangan kelulusan dihapus, Zainal mengatakan fungsi-fungsi lainnya tetap dipertimbangan. Yakni fungsi sebagai alat pemetaan atau radar kualitas pendidikan di Indonesia. Dia mengatakan kualitas pendidikan tidak bisa dipetakan, jika tidak menggunakan alat pemetaan yang berstandar nasional. Fungsi unas berikutnya yang dipertahankan adalah, sebagai acuan masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi. "Jika nanti perguruan tinggi tidak mau menggunakan nilai unas, ya terserah mereka. Yang penting kita sudah sediakan," katanya.

Tetapi menurutnya, masih ada kenaikan jenjang dari SD ke SMP, serta dari SMP ke SMA/SMK yang membutuhkan pertimbangan nilai unas. Jika penerimaan atau seleksi kenaikan jenjang itu murni dari rapor, tentu akan kesulitan. Sebab nilai rapor bisa saja tinggi-tinggi, yakni 8, 9, bahkan sampai 10 semua. Kemudian fungsi unas terakhir yang masih dipertahankan adalah, sebagai bahan kebijakan intervensi pendidikan oleh pemerintah. Dia mencontohkan jika di sekolah A nilai fisika-nya jeblok, berarti ada kemungkinan pemenuhan kualitas pembelajaran fisika rendah.

Sehingga intervensi fokus untuk pemenuhan sarana pembelajaran fisika. "Jika tidak ada unas, apakah pemerintah nunggu wangsit. Kan tidak seperti itu," pungkas dia. (wan/end)

Referensi artikel : Unas untuk Masuk Jenjang Lebih Tinggi – JPNN

REAKSI / RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM E-SABAK (SABAK ELEKTRONIK)

Program  Sabak elektronik menjadi upaya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Alat yang digunakan sebagai sarana untuk memasukan buku teks pelajaran ke perangkat elektronik ini menuai berbagai respons dari masyarakat. Pro dan kontra menjadi bagian dari respons tersebut. Melalui telewicara yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Radio Elshinta, Jumat (09/01/2015), masyarakat mengungkapkan pendapatnya.

Seorang warga Jakarta, Barselio, menyampaikan melalui pesan singkat yang disampaikan kepada Radio Elshinta. Ia mengatakan, ide program sabak elektronik ini bagus. Yang menjadi tantangan, kata dia, adalah terkait listrik. Masyarakat yang berada di daerah banyak yang belum memiliki akses listrik.

“Kebanyakan daerah terpencil dan pesisir pantai tidak punya listrik dan jaringan internet, ini mohon bisa menjadi perhatian khusus,” ujar Barselio. Masih melalui pesan singkat, warga yang bernama Suryanto memberikan saran agar pemerintah memastikan kembali keberadaan peraturan Menteri Keuangan mengenai pajak pertambahan nilai atau sewa kegiatan.

Beralih ke wilayah barat pulau Jawa, Feri dari Tangerang menyampaikan pendapatnya melalui telepon. Ia mengatakan, program Sabak Elektronik adalah program yang positif dan sangat maju. Di negara-negara maju, kata dia, sudah lebih dahulu diterapkan.

Feri berpendapat, program ini sudah harus dimulai dengan menerapkannya terlebih dahulu di ibu kota. Karena kota besar sudah memiliki infrastruktur yang memadai. “Penggunaan ini bisa jauh lebih efisien dan lebih murah. Tetapi perlu diperhatikan mengenai anti spyware, untuk mengantisipasi andanya hacker ketika ujian,” ucap Feri.

G. Sebastian dari Jakarta juga menyampaikan pendapatnya melalui telepon. Ia mengatakan, program Sabak Elektronik yang ingin dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) cukup bagus, dan terlebih dahulu akan dilakukan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). “Kalau nanti di daerah 3T sudah berhasil, berarti di daerah yang lebih maju seperti Jakarta akan lebih berhasil juga. Kita harus optimis terhadap ide-ide yang bagus,” kata Sebastian.

Bambang, warga Cibubur, Jakarta Timur turut menyampaikan pendapatnya melalui telepon. Ia mengatakan, jika masyarakat ingin anak-anaknya maju dan pintar maka harus melek teknologi. Tugas menteri, tuturnya, adalah membuat kebijakan. “Kita hargai terlebih dahulu kebijakan tersebut,” tutur Bambang.

Selain melalui pesan singkat dan telepon, dalam telewicara tersebut masyarakat juga menyampaikan responnya terhadap kebijakan ini melalui sosial media, twitter. Salah satunya adalah Asrori. Ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan wacana penerapan program Sabak Elektronik. Hal tersebut disampaikannya, karena di daerah tempat tinggalnya belum terakses listrik.

Akun twitter lain, @utim_manis, mengatakan, tidak semua anak Indonesia paham terhadap penggunaan tablet, khususnya di daerah pedalaman. Akun twitter @cats132011 mengatakan, bahwa tidak semua wali murid sanggup membeli tablet. Senada dengan akun twitter di atas, akun  @Kalijaga113 berpendapat  bahwa perlu diluruskan kembali mengenai listrik dan jenis tablet yang digunakan. Ia berharap agar tidak menggunakan tablet yang sulit digunakan.

Terkait hambatan yang dikemukakan masyarakat, Mendikbud Anies Baswedan sudah menyadari hal ini bukan tanpa tantangan. Ia menuturkan, dalam menggunakan buku elektronik tersebut tidak hanya siswa yang harus belajar. Guru pun harus dilatih. Bahkan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), fasilitas listrik adalah salah satu tantangan utama.

Untuk mendukung langkah ini, Mendikbud mengatakan, pemerintah sedang bekerja keras membangun fasilitas, baik infrastruktur ICT, maupun infrastruktur transportasi di daerah-daerah yang tidak terjangkau. “Meskipun sekarang listriknya belum memadai, kita masih banyak cara untuk generating electricity itu. Kita percaya ke depan pasti akan punya fasilitas elektronik yang baik,” katanya. (Seno Hartono)

Sumber artikel : Respons Masyarakat Terhadap Program Sabak Elektronik – Kemdikbud

PENGGUNAAN E-SABAK (SABAK ELEKTRONIK ) BENTUK EFISIENSI DISTRIBUSI BUKU SEKOLAH

Salah satu alasan pemerintah mengusung sabak elektronik (e-Sabak) sebagai alternatif pengganti buku pelajaran adalah efisiensi distribusi buku ke sekolah. Diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, biaya pengiriman buku baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa sangat besar. “(dengan e-Sabak) kita dapat mengefisienkan (biaya pengiriman) ini,” katanya pada telewicara dengan radio Elshinta, Jumat (9/01/2015).

Menteri Anies mengatakan, setiap anak akan mendapat satu buah e-Sabak. Di dalamnya terdapat semua materi yang akan dipelajari. Namun demikian, kata dia, penggunaan e-Sabak yang berbentuk peranti tablet,  akan dilakukan secara bertahap. Pertama, tablet ini baru akan menjadi buku elektronik saja. “Sehingga tablet itu pemanfaatannya masih sebatas sebagai buku atau e-book,” katanya. Mendikbud mengatakan, setiap unit sabak yang diterima siswa tidaklah mereka beli. Ada jasa yang memberikan mereka pinjaman penggunaan. "Jadi kalau ada masalah pun pemberi povider itu yang akan menyelesaikan masalahnya," katanya.

Mendikbud mengatakan, dalam fase pertama ini e-Sabak belum tersambung dengan fasilitas internet. Materi yang ada di tablet itu adalah materi yang dikirimkan atau ditransfer, biasanya kepada sekolah, melalui akses langsung kemudian difungsikan di tablet tersebut. “Intinya adalah (e-Sabak) ini membuat familiar kita kepada penggunaan teknologi, dan secara bertahap membuat kita bisa belajar menggunakan teknik-teknik yang lebih interaktif,” katanya.

Mendikbud menyadari hal ini bukan tanpa tantangan. Ia menambahkan, dalam menggunakan buku elektonik tersebut tidak hanya siswa yang harus belajar. Guru pun harus dilatih. Bahkan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), fasilitas listrik adalah salah satu tantangan utama.

Untuk mendukung langkah ini, Mendikbud mengatakan, pemerintah sedang bekerja keras membangun fasilitas, baik infrastruktur ICT, maupun infrastruktur transportasi di daerah-daerah yang tidak terjangkau. “Meskipun sekarang listriknya belum memadai, kita masih banyak cara untuk generating electricity itu. Kita percaya ke depan pasti akan punya fasilitas elektronik yang baik,” katanya. (Aline Rogeleonick)

Sumber artikel : Penggunaan Sabak Elektronik Bentuk Efisiensi Distribusi Buku – KemdikbudRI

PENGGUNAAN TABLET UNTUK BUKU SEKOLAH DAPAT SAMAKAN TINGKAT PENGETAHUAN SISWA 3 T

Sahabat Edukasi…, dalam kesempatan ini, admin akan share informasi terkait akan adanya tablet sebagai media belajar sebagai alternatif buku pelajaran sekolah khusunya di sekolah-sekolah yang berada di daerah 3 T. Salah satu penyebab ketidakmerataan pendidikan di kota besar dengan daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) adalah minimnya akses informasi. Penggunaan tablet sebagai alat bantu kegiatan belajar mengajar diharapkan memberikan pengetahuan informasi yang sama bagi siswa di daerah 3T dengan siswa di kota besar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk tidak meremehkan siswa pelosok dalam menggunakan buku elektronik (e-book). "Mereka juga bisa dan lebih pintar. Saya optimistis anak-anak di pelosok bisa memakainya walaupun jarang menggunakan tablet. Kami justru akan memulainya dari daerah-daerah tertinggal," ujar Anies, di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Kemudian soal pelatihannya, lanjut Anies, tentu harus ada. Ada siswa daerah yang baru dikasih tablet beberapa hari, kemudian sudah jago.

"Jadi, jangan remehkan anak-anak kita. Ini era digital, anak-anak kita familiar. Jadi dunia pendidikan jangan sampai ketinggalan. Kita tentukan bagaimana proses menjalankan perubahan dari paper base jadi electronic base. Di SMA sudah dijalankan," ucapnya. (rfa – http://news.okezone.com)

E-SABAK, SOLUSI SARANA PEMBELAJARAN UNTUK SEKOLAH DI WILAYAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL)

Pemerintah mengupayakan akses pendidikan yang lebih mudah untuk sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Salah satu solusi sarana pembelajaran yaitu menggunakan buku elektronik disebut Elektronik Sabak (E-Sabak). Diharapkan, ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bisa dikurangi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan, dengan solusi ini, peserta didik di wilayah 3T bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama dengan mereka yang tinggal di kota besar. Pihaknya, kata dia, menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan PT Telkom untuk memberikan layanan pendidikan ini. "Prioritas di daerah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan NTT. Selain itu, daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia rendah," katanya saat memberikan keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Hadir pada acara Menkominfo Rudiantara, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Achmad Jazidie, dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Hamid Muhammad.

Mendikbud mengatakan, saat ini sudah terdapat sebanyak 1.200 siswa SMA Terbuka yang menggunakan fasilitas tablet. Dengan fasilitas ini, kata dia, dapat menekan biaya dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas. "Anak-anak hidup di dunia digital. Dunia pendidikan harus mengantisipasi," katanya.Menurut Mendikbud, solusi ini berbeda dengan buku sekolah elektronik (BSE) selama ini. Materi ajarnya, kata dia, dibuat interaktif. "Bahan kuis juga bisa dikembangkan lewat E-Sabak," katanya.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, dari sisi jaringan internet dapat dilakukan optimalisasi. Koneksinya, kata dia, tidak perlu harus ke Jakarta, tetapi dapat dilakukan rerouting. "Fasilitas jaringan yang dimiliki oleh Kemdikbud ini juga dapat dimanfaatkan oleh Kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan untuk menghubungkan puskesmas-puskesmas di Indonesia," katanya.

Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom, Muhammad Awaluddin mengatakan, layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini disediakan dalam satu paket layanan yang tidak terpisahkan yaitu perangkat, jaringan, dan aplikasi. Dia menyebutkan, disediakan tiga alternatif jaringan yaitu fix line, 3g, dan satelit (VSAT). "Tiga alternatif itu yang akan kita solusikan," katanya. (Sumber : http://kemdikbud.go.id)

KETENTUAN BAGI SEKOLAH PENERIMA DANA BOS 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis keuangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2015, pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah yaitu, sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60 orang dan sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 orang, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satu atap (Satap).

BOS yang diterima oleh sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60 orang, untuk SD/SDLB nominalnya sebesar Rp800.000 per peserta didik per tahun. Dan untuk SMP/SMPLB/SMPT/Satap nominalnya Rp1.000.000 per peserta didik per tahun.

Sedangkan untuk sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 orang (sekolah kecil) akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal, sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya, atau sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.

Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut adalah SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/terisolir yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah terpencil/terisolir yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu, kriterian lain adalah SDLB dan SMPLB atau sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya, dan sekolah yang bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan.

Pertama, tim manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut.

Kedua, tim manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah kecil penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim Manajemen Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ketiga, tim manajemen BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Dan keempat, Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. (Aline Rogeleonick - http://kemdikbud.go.id)

BUKU MATERI PELAJARAN SEKOLAH AKAN DIGANTI TABLET

Pelajar di berbagai negara sudah memanfaatkan tablet sebagai buku pelajaran mereka. Fasilitas ini akan segera dinikmati juga oleh pelajar Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan berencana menggunakan tablet sebagai alat bantu kegiatan belajar mengajar. Buku untuk menulis akan tetap menggunakan kertas, tablet hanya akan dipakai sebagai media penyimpan materi pelajaran.

Menyangkut aktivitas pembelajaran, lanjut Anies, ada lebih dari 50 juta anak bersekolah di seluruh Indonesia. Mereka diajar oleh lebih dari tiga juta guru. Menurut Anies, buku adalah alat ajar yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. "Salah satu tujuan dari penggunaan tablet yang dinamai E-Sabak ini adalah untuk menekan biaya. E-Sabak diadopsi dari media pembelajaran sabak yang dulu digunakan masyarakat untuk menghemat kertas," ujar Anies di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Selain menghemat kertas, penggunaan E-Sabak juga dapat menjaga kualitas buku karena tidak dipengaruhi faktor lain seperti kertas, distribusi atau kerumitan logistik. E-Sabak juga dirancang untuk bersifat interaktif, misalnya dengan memberikan bahan-bahan kuis kepada guru-guru. "Intinya adalah kalau kemarin medianya bebas ditentukan di hilir, sekarang di tablet jadi materinya lebih kaya," ujar Anies.

Selain rencana penggunaan tablet sebagai buku teks di sekolah, Kemendikbud juga membahas kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan informasi (Kemenkominfo), Kementerian Pariwisata serta PT Telkom tentang layanan internet untuk daerah 3T dan layanan email untuk sekolah, guru dan siswa. Kerjasama antarkementerian ini penting mengingat Kemendikbud memiliki jaringan yang sangat luas, yaitu 208 ribu sekolah di Indonesia.

"Ada komunikasi untuk aktivitas pembelajaran, jaringan yang amat luas ini manfaatnya lebih besar. Ketimpangan akses pendidikan berkualitas bisa kita kurangi, sehingga sekolah yang di 3T ini bisa mendapatkan kualitas pengetahuan informasi yang sama dengan di kota besar," imbuh Anies. (rfa - http://news.okezone.com)