FORMASI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2014, 5% UNTUK SEMUA JURUSAN

BANDUNG – Pemerintah berencana membuka formasi CPNS untuk semua jurusan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada para sarjana jurusannya tidak ada dalam formasi yang telah ditetapkan untuk mengisi jabatan tertentu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, gagasan itu terinspirasi dari sejumlah bank yang ternyata menerima pegawai dari semua jurusan. “Bahkan ada seorang sarjana Teknik Nuklir yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama sebuah bank BUMN, dan ternyata sukses,” ujarnya di sela-sela kuliah umum di Institut  Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Senin (02/06).

Dikatakan, beberapa bank besar seperti City Bank, Bank Mandiri, Bank BNI menerima pegawai dari semua jurusan, baik teknik, manajemen, ekonomi, accounting, sastra, pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Setelah diterima, mereka dilatih terus menerus, dan ternyata banyak yang berhasil. “Kenapa kita tidak buat seperti itu,” imbuh Azwar.

Dipihak lain, Azwar memahami bahwa dalam rekrutmen CPNS belakangan ini ada beberapa jurusan yang tidak ada formasinya. Karena itu, dalam rekrutmen CPNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya, tetap ada formasi untuk jabatan fungsional tertentu dan akan dibuka formasi untuk semua jurusan. “Jumlahnya tidak banyak, maksimal lima persen dari formasi. Jangan sampai mereka bilang, lulusan ini kok tidak ada formasinya,” ujarnya.

Menurut rencana, sekitar pertengah Juni ini pemerintah akan menetapkan  formasi ASN dari masing-masing instansi pemerintah, untuk selanjutnya lowongannya diumumkan. “Pelaksanaan pendaftaran dan test kompetensi dasar mudah-mudahan bisa dimulai pertengahan Juli, setelah pemilihan presiden,” tambah Menteri. (ags/HUMAS MENPANRB)

Sumber : Formasi CPNS, 5% untuk Semua Jurusan – KemenPAN-RB 

DAFTAR DATA PTK GANDA DAN DATA SEKOLAH DENGAN ROMBEL BERGANDA DAPODIK 2013-2014 SERTA CARA / SOLUSI MEMPERBAIKINYA PTK MAUPUN ROMBEL YANG GANDA

Terlampir daftar sekolah yg masuk ke list validasi :

1.   Download / unduh data PTK berganda.

2.   Download / unduh data Rombel berganda.

Cara tindak lanjutnya sebagai berikut:

1.   Periksa di web infopendataan.dikdas.kemdikbud.go.id untuk memastikan data duplikat tadi.

2.   Hubungi operator sekolah (No HP terlampir) untuk mengecek datanya di lokal aplikasi.

3.   Lakukan sinkronisasi dan periksa datanya jika berganda hapus salah satu, lalu sinkronkan kembali.

4.   Jika tidak berganda namun di web info pendataan berganda lakukan generate ulang prefill untuk sekolah tersebut lalu registrasikan sesuai dengan prosedur instalasi dan periksa kembali isi datanya, jika ada yang berganda hapus salah satu lalu kirimkan kembali (sinkronisasi).

Salam Admin

Sumber : Bpk. Yusuf Rokhmat – Info Pendataan Ditjen Dikdas

PENJELASAN BATAS AKHIR PENGIRIMAN & VERIFIKASI DATA PTK 31 MEI 2014 DAN SOLUSI BAGI PTK YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK KARENA SALAH ENTRY DAPODIK

Tanggal 31 Mei 2014 sudah lewat berarti tahap pengiriman dan verifikasi data pun berakhir, berikut kami tampilkan data PTK bersertifikat yang belum memiliki SK Tunjangan Profesi Pendidik (SK TPP) semester 1 tahun anggaran 2014, silahkan didownload pada links berikut.

Dari daftar nama tersebut masih terdapat PTK yang telah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi pendidik berdasarkan Pp 74 Tahun 2008, namun terkendala persyaratan administrasi atau kesalahan yang diakibatkan salah entry data maupun salah pemahaman dalam penerapan peraturan perundang2an hingga membuat beberapa PTK yang seharusnya memenuhi syarat hingga terhambat penerbitan SK TPP-nya.

Untuk diketahui bersama berdasarkan PP 74 Tahun 2008 Bab III tentang hak bagian ke-satu tunjangan profesi pasal 15 :

(1)   Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.  memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;

b.     memenuhi beban kerja sebagai Guru;

c.    mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;

d.    terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;

e.   berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan

f.     tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Oleh sebab itu P2TKmasih menerima konfirmasi validasi dan verifikasi terhadap PTK-PTKyang telah memenuhi syarat berupa file Backup Sinkron Dapodik [BSD] yang diupload atau dikirimkan melalui aplikasi tunjangan profesi pada operator tingkat dinas pendidikan kabupaten/kota.

Yang harus diperhatikan terhadap beberapa kasus data bermasalah :

1.  TIDAK TERDAFTAR PADA DAPODIK

Pastikan NUPTK pada aplikasi DAPODIK sesuai dan valid dengan NUPTK pada data kelulusan di Aplikasi tunjangan profesi, atau sebaliknya. Jika terdapat kesalahan segera lakukan perbaikan dan samakan satu dengan yang lainnya.

2.  BELUM MENGISI JJM SEMESTER II

Konsultasikan dan pastikan data pada lokal aplikasi DAPODIK sudah pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014.

3.  JJM LINIER KURANG

Pastikan tidak ada kesalahan input data baik dari pengisian PTK pada Rombel ataupun penempatan JJM .

Pastikan kode mapel pada no peserta yang tertera pada sertifikat sesuai dengan Mata Pelajaran yang di ampu, jika terdapat kesalahan pada No Peserta buktikan dengan :

a.      Surat Pernyataan dari pihak LPTK selaku penerbit sertifikat pendidik.

b.      Formulir A1 (Pendaftaran Peserta Sertifikasi).

c.      RPP Pada saat mengikuti Portfolio/Diklat/PLPG.

Berikut kami lampirkan Nomor : 26269 /J/LL/2012, Tanggal : 9 Oktober 2012 Mengenai INFORMASI RAMBU-RAMBU PENYESUAIAN/KONVERSI KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU, Silahkan download links berikut.

4.    TUGAS TAMBAHAN MELIBIHI KETENTUAN

Konsultasikan kembali pada Dinas Pendidikan terkait tentang regulasi jumlah Tugas Tambahan di masing2 sekolah berdasarkan ketentuan jumlah Rombel.

5.    JJM PADA ROMBEL TERKUNCI

Pastikan tidak ada indikasi memindah atau mengganti atau berganti jam demi pemenuhan beban mengajar bagi 1 PTK dengan PTK lainnya, jika terdapat kekeliruan segera laporkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan :

a.   Surat pernyataan Kepala Sekolah tentang terdapat kekeliruan terhadap pengisian dan penempatan PTK pada Rombel.

b.    Pembagian Tugas Mengajar.

c.    Seluruh dokumen ditandatangani di atas materai.

Mengingat makin menipisnya batas waktu penerbitan SK TPP kami himbau kepada seluruh PTK, Operator Sekolah serta Operator Tunjangan untuk kooperatif menginformasikan dan segera carikan solusi.

Sumber : Bpk. Ibnu Aditya Karana

CARA / SOLUSI MENGATASI INVALID DATA “KOLOM STATUS KULIAH PADA RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL PTK” PADA V.2.0.8 APLIKASI DAPODIKDAS 2013-2014

Setelah aplikasi Dapodikdas berhasil kita update dari v.2.0.7 menjadi v.2.0.8, kemudian kita cek pada “Validasi” ternyata didapati pada beberapa data PTK kembali merah dengan keterangan “kolom Status Kuliah pada Rwy.Pendidikan Formal”. Padahal sebelumnya pada validasi sudah tidak bermasalah (invalid 0).

Oke langsung saja. berikut cara / solusi mengatasi permasalahan data riwayat pendidikan PTK menjadi tidak valid (invalid) pada v.2.0.8 aplikasi Dapodikdas 2013.

1.   Klik pada tabel utama “PTK”.

2.  Pilih salah satu nama PTK yang data riwayat pendidikan formalnya invalid.

3.   Klik Ubah, selanjutnya pada kolom edit rincian PTK, silahkan klik “Rw. Pendidikan Formal”.

4.   Klik pada salah satu jenjang pendidikan yang telah diisi kemudian klik tab beberapa kali hingga sampai pada kolom “Masih Kuliah”, pada kolom ini silahkan pilih “Ya” atau “Tidak” pada menu dropdown yang tersedia.

5.   Selesai.

Jika seluruh kolom “Masih Kuliah” seluruhnya telah terisi Ya atau Tidak maka dapat dipastikan invalid data pada Rwy. Pendidikan Formal ini akan hilang (invalid 0 pada validasi). Semoga bermanfaat dan terimakasih...

PATCH V.2.0.8 APLIKASI DAPODIKDAS 2013 SUDAH RESMI DIRILIS – BAGI SEKOLAH YANG DATANYA SUDAH VALID, TUNGGU V.3.0.0 APLIKASI DAPODIKDAS 2014 DI TAHUN AJARAN 2014/2015

Patch v.2.0.8 aplikasi Dapodikdas telah resmi dirilis pada web info pendataan pada hari ini, Minggu, 1 Juni 2014 untuk mengatasi permasalahan aplikasi pada versi v.2.0.7 expired sejak akhir bulan Mei 2014 ini.

Update aplikasi 2.0.8 hanya bagi yang akan mengupdate data. Aplikasi, struktur dan referensi tidak ada perubahan. Versi ini akan berakhir di akhir bulan Juli, seiring dengan tahun ajaran baru akan direlease aplikasi dapodik generasi ke 3. Bagi sekolah yang datanya sudah valid, tidak perlu mengupdate ke 2.0.8. Tunggu versi 3.0.0 saja di tahun ajaran 2014 – 2015.

Download / unduh patch v.2.0.8 aplikasi Dapodikdas 2013 silahkan klik pada links berikut, atau dapat diunduh melalui alternatif links download file patch v.2.0.8 dengan klik di sini.

Cara melakukan update versi aplikasi dari v.2.0.7 ke v.2.0.8 seperti biasanya, silahkan klik 2 x pada file patch v.2.0.8 yang sudah didownload, kemudian login ke aplikasi Dapodikdas 2013-2014 seperti biasa, apabila versi aplikasi belum berubah atau tetap di versi 2.0.7, silahkan klik F5 lalu “Enter” (reload). 

Perbedaan antara v.2.0.8 dengan v.2.0.7 aplikasi dapodikdas 2013-2014, di antaranya adalah :

1.   Tombol sinkronisasi berubah menjadi “Kirim Data”.

2.   Adanya penambahan Nama Rombel dari seluruh Peserta Didik.

Jika setelah proses patch v.2.0.8 selesai, ditemukan data kembali invalid / merah pada status pendidikan formal PTK, solusinya silahkan lihat pada artikel berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih...

APLIKASI DAPODIKDAS DUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN - DITJEN DIKDAS SUDAH MULAI MENINGGALKAN PROPOSAL BASED PLANNING KE DATABASED PLANNING

Bandung (Dikdas): Kini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tengah mengembangkan aplikasi-aplikasi pemanfaatan Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas). Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan pendidikan baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Selain itu juga sedang dilakukan pembangunan aplikasi distribusi data dari server Pusat ke Provinsi. Kemudian akan dilanjutkan distribusi data dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Diharapkan, dengan begitu, pengelola Dapodikdas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan Dapodikdas dengan sebaik-baiknya.

“Bapak-Ibu sekalian minimal bisa membuat profil pendidikan di Kabupaten/Kota masing-masing. Syukur-syukur lebih dari itu,” kata Supriyatno, M.A, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikdas, saat membuka Training of TrainerPemanfaatan Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan V di Swiss-Belhotel Bandung, Jawa Barat, pada Kamis malam, 22 Mei 2014.

Dengan tersedianya data tiga entitas pendidikan yaitu peserta didik, satuan pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan, tambah Supriyatno, Pemerintah Daerah tak perlu lagi melakukan penjaringan data. Yang perlu terus dijaga adalah operator sekolah tetap memasukkan dan memperbarui data-data tersebut.

Lebih lanjut Supriyatno mengatakan, kini Ditjen Dikdas sudah mulai meninggalkan proposal based planning dan beralih ke databased planning. Hal ini dilakukan lantaran proposal based planning hanya menguntungkan sekolah-sekolah yang rajin mengirim proposal. Sementara sekolah lain yang tidak mengirim proposal padahal membutuhkan bantuan tak pernah tersentuh.

“Dengan databased planningakan kelihatan sekolah mana yang membutuhkan guru, terjadi kelebihan guru, memerlukan ruang kelas baru dan perpustakaan,” ungkapnya.

ToT Pemanfaatan Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan V digelar pada 22-24 Mei 2014. Pesertanya berjumlah 103 orang. Mereka adalah petugas KK Datadik Kabupaten/Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. ToT kali ini merupakan angkatan terakhir dari serangkaian penyelenggaraan di Kota Bandung, Jawa Barat.* (Billy Antoro)

Sumber artikel & gambar : Ditjen Dikdas Kemdikbud RI

INFO PENERIMAAN CPNS TAHUN 2014, TES CPNS 100% GUNAKAN CAT (COMPUTER ASSISTED TEST)

SEMARANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, KKN dalam birokrasi sudah menjadi masa lalu. “Walaupun tampak banyak yang menjadi tersangka, apabila dilihat dari penyimpangan keuangan negara, sudah banyak berkurang jauh,” ujarnya ketika memberikan kuliah umum di FISIP UNDIP Semarang, Senin (26/05).

Disebutkan, rekrutmen CPNS maupun penempatan pegawai dalam jabatan merupakan dua hal yang menjadi pemicu reformasi birokrasi. Kementerian PANRB telah mengeluarkan kebijakan penerimaan CPNS yang transparan, akuntabel, jujur, dan tanpa biaya, telah berjalan dua tahun yakni 2012 dan 2013.

Tahun 2014 ini, lanjutnya, Kementerian PANRB akan melakukan hal yang sama. Apabila keberhasilan model penerimaan CPNS ini berlangsung tiga tahun secara berturut-turut, akan menjadi memori nasional, dan kebijakan ini diharapkan akan berlanjut pada pemerintahan yang akan datang. “Kalau sebelumnya, tes CPNS sebagian besar masih menggunakan Lembar Jawaban Komputer, tahun ini seratus persen akan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT,” tutur Azwar. Dengan cara demikian peserta dapat melihat langsung hasilnya setelah tes dilakukan.

Menteri yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, meyakinkan mahasiswa bahwa dengan cara yang bersih dalam penerimaan CPNS, pemerintah akan mendapatkan kader-kader terbaik PNS dari lulusan perguruan tinggi yang terbaik. Pada saat yang sama Pemerintah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama para generasi muda, bahwa Pemerintah telah berlaku adil dalam penerimaan CPNS. Selain itu juga mendorong generasi muda untuk belajar sungguh-sungguh, karena mereka punya harapan untuk diperlakukan adil oleh Pemerintah.

Pada kesempatan itu, Menteri memaparkan tentang pengertian dan pentingnya gerakan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik oleh aparatur negara dalam kerangka tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani.

Dikatakan, reformasi birokrasi bukan merupakan perubahan yang ekstrim, juga bukan merupakan yang perlahan-lahan. Reformasi birokrasi merupakan perubahan yang dinamis dan terukur dari resiko keberhasilan dan kegagalan, untuk suatu perubahan yang dicita-citakan. “Gerakan reformasi birokrasi harus didukung oleh semua lapisan, agar pelayanan publik bisa bergerak cepat, mudah, pasti, murah dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Azwar.

Menurut Pembantu Rektor III Undip Warsito, kehadiran Menteri PANRB ditunggu-tunggu oleh mahasiswa guna mendapatkan informasi terkini mengenai reformasi birokrasi dan terkait dengan penerimaan CPNS.

Tak pelak, ruang Dekanat FISIP Undip yang memiliki daya tampung 300 orang ini penuh sesak dan banyak peserta yang tidak kebagian tempat duduk. Menurut Hardi Warsono, Ketua Pelaksana Kuliah Umum, peserta terdiri dari para mahasiswa S1, S2, dan S3 di lingkungan FISIP Undip. Mereka sebelumnya mendaftarkan diri secara online. “Sengaja kita membatasi, karena keterbatasan ruangan,” ujarnya.

Selain untuk menambah wawasan, Azwar juga mengajak segenap civitas akademika untuk selalu memahami karakteristik pelayanan prima, guna meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Hal itu diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik.

Menteri menambahkan, setiap kementerian sekarang diminta untuk menyusun rencana kinerja tahunan agar terlihat pertanggungjawabannya terkait dengan pelayanan masyarakat. Kementerian PANRB telah merumuskan berbagai kebijakan, antara lain Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Turut hadir dalam acara Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, Pembantu Rektor III UNDIP Warsito, Pembantu Dekan II FISIP UNDIP Agus Hermani serta dosen dari jurusan Administrasi Publik. (Her/imn/HUMAS MENPANRB)

Sumber artikel & gambar : Tahun 2014 Tes CPNS 100% Gunakan CAT. KemenPAN-RB